Bab 4 Ekonomi Koperasi

BAB 4

1 Pengertian badan usaha dan Penjelasan Terkait dengan badan usaha

Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan Usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

v Jenis-Jenis Badan Usaha di Indonesia

ü  Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang berlandaskan asas-asas kekeluargaan.

ü  BUMN

Badan Usaha Milik Negara (atau BUMN) ialah badan usaha yang permodalannya  atau sebagian dimiliki oleh Pemerintah. Status pegawai badan usaha-badan usaha tersebut adalah karyawan BUMN bukan pegawai negeri. BUMN sendiri sekarang ada 3 macam yaitu Perjan, Perum dan Persero.

ü  Perjan

Perjan adalah bentuk badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Perjan ini berorientasi pelayanan pada masyarakat, Sehingga selalu merugi. Sekarang sudah tidak ada perusahaan BUMN yang menggunakan model perjan karena besarnya biaya untuk memelihara perjan-perjan tersebut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Contoh Perjan: PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) kini berganti menjadi PT.KAI

ü  Perum

Perum adalah perjan yang sudah diubah. Tujuannya tidak lagi berorientasi pelayanan tetapi sudah profit oriented. Sama seperti Perjan, perum di kelola oleh negara dengan status pegawainya sebagai Pegawai Negeri. Namun perusahaan masih merugi meskipun status Perjan diubah menjadi Perum, sehingga pemerintah terpaksa menjual sebagian saham Perum tersebut kepada publik (go public) dan statusnya diubah menjadi persero.

ü  Persero

Persero adalah salah satu Badan Usaha yang dikelola oleh Negara atau Daerah. Berbeda dengan Perum atau Perjan, tujuan didirikannya Persero yang pertama adalah mencari keuntungan dan yang kedua memberi pelayanan kepada umum. Modal pendiriannya berasal sebagian atau seluruhnya dari kekayaan negara yang dipisahkan berupa saham-saham. Persero dipimpin oleh direksi. Sedangkan pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Badan usaha ditulis PT < nama perusahaan > (Persero). Perusahaan ini tidak memperoleh fasilitas negara. Jadi dari uraian di atas, ciri-ciri Persero adalah:

• Tujuan utamanya mencari laba (Komersial)
• Modal sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang berupa saham-saham
• Dipimpin oleh direksi
• Pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta
• Badan usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
• Tidak memperoleh fasilitas negara

Contoh perusahaan yang mempunyai badan usaha Persero antara lain:

• PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
• PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
• PT Brantas Abipraya (Persero)
• PT Garuda Indonesia (Persero)
• PT Angkasa Pura (Persero)
• PT Perusahaan Pertambangan dan Minyak Negara (Persero)
• PT Tambang Bukit Asam (Persero)
• PT Aneka Tambang (Persero)
• PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
• PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• PT Pos Indonesia (Persero)
• PT Kereta Api Indonesia (Persero)
• PT Adhi Karya (Persero)
• PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
• PT Perusahaan Perumahan (Persero)
• PT Waskitha Karya (Persero)
• PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)

v BUMS

Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan bentuk hukumnya Badan usaha milik swasta dibedakan atas :

v  Perusahaan Persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah perusahaan yang memiliki 2 pemodal atau lebih. Ada 3 bentuk perusahaan persekutuan

v  Firma

Firma (Fa) adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap- tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firma berasal dari anggota pendiri serta laba/ keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akta pendirian.

Ciri-ciri Firma: 1) Para sekutu aktif di dalam mengelola perusahaan. 2) Tanggung jawab yang tidak terbatas atas segala resiko yang terjadi. 3) Akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.

v  Persekutuan komanditer

Persekutuan Komanditer (commanditaire vennootschap atau CV) adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. Persekutuan komanditer mengenal 2 istilah yaitu :

• Sekutu aktif adalah anggota yang memimpin/ menjalankan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas utang- utang perusahaan.
• Sekutu pasif / sekutu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Sekutu pasif bertanggung jawab atas risiko yang terjadi sampai batas modal yang ditanam.

Keuntungan yang diperoleh dari perusahaan dibagikan sesuai kesepakatan.

v  Perseroan terbatas

Perseroan terbatas (PT) adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Setiap pemegang surat saham mempunyai hak atas perusahaan dan setiap pemegang surat saham berhak atas keuntungan (dividen).

v  Yayasan

Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum.

Sumber : Wikipedia Indonesia

                      

2.     KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA

Koperasi sebagai badan usaha merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan nonfisik, informasi dan teknologi. Koperasi  harus dapat menghasilkan keuntungan dalam mengembangkan organisasi dan usahanya.

Hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan koperasi sebagai badan usaha yaitu :

1.      Status dan motif anggota koperasi

2.      Kegiatan usaha

3.      Permodalan koperasi

4.      Manajemen koperasi

5.      Organisasi koperasi

6.      Sistem pembagian keuntungan (SHU)

TUJUAN DAN NILAI PERUSAHAAN

Menurut Prof. William F. Glueck, 1984 tujuan perusahaan sebagai hasil terakhir yang dicari organisasi melalui eksistensi dan operasinya.

Glueck menjelaskan 4 alasan perusahaan harus mempunyai tujuan :

1.      Tujuan membantu mendefinisikan organisasi dalam lingkungan.

2.      Tujuan membantu mengkoordinasi keputusan dan pengambilan keputusan.

3.      Tujuan menyediakan norma untuk menilai pelaksanaan prestasi organisasi.

4.      Tujuan merupakan sasaran yang lebih nyata daripada pernyataan misi.

Tujuan umum perusahaan bisnis yaitu :

1.      Memaksimumkan keuntungan (maximize profit)

2.      Memaksimumkan nilai perusahaan (maximize the value of the firm)

3.      Meminimumkan biaya (minimize profit)

KETERBATASAN TEORI PERUSAHAAN

Dalil atau postulat teori perusahaan yang mengatakan bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan nilai perusahaan ternyata mendapat kritik karena dinilai terlalu sempit dan tidak realistis. Beberapa kritik dari teori tersebut yaitu :

1.      Tujuan perusahaan adalah memaksimumkan penjualan (maximization of sales)

2.      Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan penggunaan manajemen (maximization of management utility)

3.      Tujuan perusahaan adalah untuk memuaskan sesuatu dengan berusaha keras (satisfying behaviour)

TEORI LABA

1.      Teori laba menanggung risiko (Risk-Bearing Theory of Profit)

2.      Teori laba friksional (Frictional Theory of Profit)

3.      Teori lana monopoli (Monopoly Theory of Profits)

4.      Teori laba inovasi (Innovation Theory of Profit)

5.      Teori laba efisiensi manajerial (Managerial Efficiency Theory of Profit)

Kesimpulan dari teori lana tersebut dengan konsep koperasi, maka perusahaan koperasi akan memperoleh laba dari hasil efisien manajerial, karena orientasi usahanya lebih menekankan pada pelayanan usaha yang dapat memberikan manfaat dan kepuasan bersama para anggotanya.

FUNGSI LABA

Fungsi laba bagi koperasi tergantung pada besar kecilnya partisipasi ataupun transaksi anggota dengan koperasinya. Semakin tinggi partisipasi anggota maka idealnya semakin tinggi manfaat yang diterima oleh anggota.

KEGIATAN USAHA

Dari diagram status ganda anggota dibawah ini dapat dilihat bahwa anggota-anggota koperasi secara individu ataupun rumah tangga mempunyai kebutuhan ekonomi yang sama dan hal itulah faktor utama yang mendasari mereka untuk mendirikan perusahaan koperasi.

Lapangan koperasi telah ditetapkan pada UU No.25/1992 pasal 43 yaitu :

·         Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraannya.

·         Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

·         Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

PERMODALAN KOPERASI

Modal usaha terdiri dari modal investasi dan modal kerja. Pengertian kedua istilah tersebut yaitu :

1.      Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditanam atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan.

2.      Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanam dalam aktiva lancar perusahaan atau yang dipergunakan untuk membiayai operasional jangka pendek perusahaan.

Yang menjadi acuan pembahasan permodalan koperasi di indonesia adalah UU No.25/992 pasal 41 bab VII tentang perkoperasian. Bahwa modal koperasi terdiri dari :

1.      Modal sendiri

2.      Modal pinjaman.

Modal sendiri bersumber dari :

·         Simpanan pokok anggota yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.

·         Simpanan wajib yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.

·         Dana cadangan yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

·         Donasi atau hibah yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.

Sedangkan modal pinjaman atau modal luar bersumber dari :

·         Anggota yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota koperasi yang bersangkutan.

·         Koperasi lainnya atau anggotanya pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi.

·         Bank dan lembaga keuangan lainnya yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

·         Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

·         Sumber lain yang sah pinjaman yang diperoleh dari buukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.

3.     TUJUAN & NILAI KOPERASI

Koperasi adalah suatu badan usaha yang didirikan untuk kepentingan bersama. Koperasi mempunyai tujuan utama untuk mensejahterakan anggotanya. Tujuan itu bisa dilihat dengan adanya konsep simpan-pinjam uang untuk anggota koperasi. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-mata hanya pada orientasi laba (profit oriented), melainkan juga pada orientasi manfaat ( benefit oriented )

Koperasi indonesia berangkat dari nilai kebersamaan yang tercermin dengan budaya masyarakat Indonesia yaitu gotong royong. Nilai yang terkandung dalam koperasi Indonesia juga tidak terlepas dari pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keanggotaan Koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi.

Nilai nilai koperasi adalah nilai egaliterian, kesamaan, kekeluargaan, peduli terhadap sesama dan kemandirian. Koperasi Indonesia berangkat dari nilai koletivisme yang tercermin dengan budaya gotong royong. Dasar itulah yang membuat koperasi berbeda dengan badan usaha yang lain.

Sumber : http://kok-julio.blogspot.com/2013/11/tujuan-nilai-koperasi-nama-julio-indra-p.html

4. MENDEFINISIKAN TUJUAN PERUSAHAAN KOPERASI

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha tidaklah semata-semata hanya pada orientasi laba (profit oriented), melainkan juga pada orientasi manfaat (benefit oriented). Karena itu, dalam banyak kasus koperasi, manajemen

koperasi tidak mengejar keuntungan sebgai tujuan perusahaan karena mereka bekerja didasari dengan pelayanan (service at cost). Untuk koperasi diindonesia, tujuan badan usaha koperasi adaalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (UU No. 25/1992 pasal 3). Tujuan ini dijabarka dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat angggota tahunan.

                                        

5.     KETERBATASAN TEORI PERUSAHAAN

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, namun tujuan ini mendapat kritik yang dinilai sempit dan juga tidak realistis.

Berikut adalah beberapa kritik tersebut, yaitu :

• Tujuan Perusahaan adalah memaksimalkan penjualan (maximize of sales). Model ini diperkenalkan oleh Willian Banmold yang mengatakan bahwa manajer akan memaksimalkan penjualan setelah keuntungan yang diperoleh telah memadai guna memuaskan para pemegang saham.
• Tujuan Perusahaan adalah untuk memaksimalkan penggunaan manajemen. Teori ini diperkenalkan oleh Oliver Williamson yang mengatakan bahwa sebagai akibat dari adanya pemisahan manajemen dengan pemilik , sedangkan para manajer lebih tertarik untuk memaksimalkan penggunaan manajemen yang diukur dari kompensasi seperti gaji, tunjangan tambahan dan sebagainya daripada memaksimalkan keuntungan perusahaan.
• Tujuan Perusahaan adalah untuk memuaskan suatu hal dengan berusaha keras. Teori ini dikembangkan oleh Herbet Simon. Didalam perusahaan yang sangat kompleks, tugas manajemen menjadi sangat rumit karena kekurangan data, sehingga manajer tidak dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, melainkan anya dapat berjuang saja.

6.     TEORI LABA

Di dalam perusahaan koperasi, Laba biasanya disebut engan Sisa Hasil Usaha (SHU). Menurut teori laba, tingkat keuntungan pada setiap perusahaan biasanya akan berbeda.

Terdapat beberapa teori yang menerangkan perbedaan tersebut, yaitu :

• Teori Laba Menanggung Resiko : Menurut teori ini, keuntungan ekonomi yang didapat diatas normal akan diperoleh dengan resiko diatas rata-rata.

• Teori Laba Frisional. : Teori ini menerangkan bahwa keuntungan akan meningkat sebagai suatu hasil dari friksi keseimbangan jangka panjang.

• Teori Laba Monopoli : Teori ini menerangkan bahwa beberapa perusahaan dengan kekuatan monopoli dapat membatasi output/ hasil produksi dan menekankan harga lebih tinggi bila perusahaan beroperasi dalam kondisi persaingan sempurna.

7.     FUNGSI LABA

·         Laba yang tinggi merupakan tanda bahwa konsumen sedang menginginkan produksi yang lebih drai suatu industry. Sebaliknya laba yang rendah ( rugi ) adalah tanda bahwa konsumen sedang menginginkan kurang dari produk yang dihasilkan. Laba dapat member pertanda untuk realokasi sumber daya yang dimiliki masyarakat.

8. KEGIATAN USAHA KOPERASI

·         A. Status Dan Motif Anggota Koperasi

·                  Anggota koperasi adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa,berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi dan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap warga indonesia yaitu:

·         Mampu melakukan tindakan hukum.

·         menerima landasan idil,asas dan sendi dasar koperasi.

·         Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana tercantum dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku,anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan koperasi yang lain.

·         *Status & Motif Anggota*

·         ü  Anggota sebagai pemilik (owners) dan sekaligus pengguna (users/customers)

·         ü  Owners : menanamkan modal investasi

·         ü  Customers : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal

·         *Kriteria minimal anggota koperasi*

·         a. Tidak berada di bawah garis kemiskinan & memiliki potensi ekonomi
b. Memiliki pola income reguler yang pasti.

·             

·          

·          

·         B. Kegiatan usaha

·         Pada awalnya, koperasi dibentuk oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

·             

·          

·         C. Permodalan koperasi

·                  Modal adalah sejumlah harga (uang/barang) yang dipergunakan untuk menjalankan usaha, modal berupa uang tunai, barang dagangan bangunan dan lain sebagainya.

·         Ø  UU 25/992 pasal. 41 : Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman (luar).

·         Ø  Modal Sendiri : simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau dana hibah.

·         Ø  Modal Pinjaman : bersumber dari anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah.

·         Modal koperasi dibituhkan untuk membiayai usaha dan organisasi koperasi. Modal usaha terdiri :

·         Ø  Modal investasi adalah sejumlah uang yang ditana,m atau dipergunakan untuk pengadaan sarana operasional suatu perusahaan yang bersifat tidak mudah diuangkan (unliquid).

·         Ø  Modal kerja adalah sejumlah uang yang tertanan di aktifa lancar perusahaan atau yang digunakanuntuk membiyayai operasi jangka pendek perusahaan

·             

·          D. Sisa Hasil Usaha Koperasi

·                  Pengertian SHU menurut UU No.25/1992, tentang perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah :  SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

·                 SHU bukanlah deviden yang berupa keuntungan yang dipetik dari hasil menanam saham seperti yang terjadi pada PT, namun SHU merupakan keuntungan usaha yang dibagi sesuaidengan aktifitas ekonomi anggota koperasi. Sehingga besaraan SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, besar dan kecilnya nominal yang didapat dari SHU tergantung dari besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Maksudnya adalah semakin besar transaksi anggota dengan koperasinya, maka semakin besar pula SHU yang akan diterima oleh anggota tersebut. Hal ini jelas berbeda dengan perusahaan swasta, dimana deviden yang diperoleh oleh pemilik saham adalah proporsional, tergantung dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya. Penghitungan SHU bagian anggota dapat dilakukan dengan rumus setelah mengetahui hal-hal yang tercantum dibawah ini:

·         Ø  SHU total kopersi pada satu tahun buku

·         Ø  Bagian (persentase) SHU anggota

·         Ø  Total simpanan seluruh anggota

·         Ø  Total seluruh transaksi usaha ( volume usaha atau omzet) yang bersumber dari anggota

·         Ø  Jumlah simpanan per anggota

·         Ø  Omzet atau volume usaha per anggota

·         Ø  Bagian (persentase) SHU untuk simpanan anggota

·         Ø  Bagian (persentase) SHU untuk transaksi usaha anggota.

BAB 3 BENTUK ORGANISASI

Bab 3. BENTUK ORGANISASI

1. Bentuk Organisasi

Bentuk organisasi koperasi menurut Hanel

Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum

Bentuk organisasi koperasi menurut Ropke

Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.

Bentuk organisasi di Indonesia

Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.

2. Hirarki Tanggung jawab

 Pengawas

Mengelola koperasi & usahanya

Mengajukan rancangan rencana kerja,anggaran pendapatan & belanja koperasi

Menyelenggarakan rapat anggota

Mengajukan laoran keuangan & pertanggungjawaban

Menyelenggarakan pembukuan keuangan & inventaris secara tertib

Memelihara daftar anggota & pengurus

               Pengurus

Pengurus merupakan wakil dari Anggota yang dipilih dalam Rapat Anggota yang dari dan oleh Anggota untuk menjalankan/mewakili Anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Sebagia pihak yang dipercaya oleh Rapat Anggota untuk menjalankan roda organisasi dan bisnis, maka Pengurus wajib melaksanakan harapan dan amanah yang diterima dari Anggota dalam Rapat Anggota. Pengurus harus mampu menjabarkan kehendak Anggota dalam program kerja yang lebih teknis.

               Pengawasan

Bertugas untuk melakukan pengwasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

              Pengolahan

Karyawan atau pegawai yang  diberi kuasa & wewenang oleh pengurus

Wewenang :

Mewakili koperasi didalam dan luar pengadilan

Memutuskan penerimaan & penolakan anggota baru & pemberhentian anggota

Memanfaatkan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya

Manajemen KoperasiTugas manajemen koperasi adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkanpotensi tersebut menjadi kekuataan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melalui proses “nilai tambah”. Hal itu dapat dilakukan bila sumber daya yang ada dapat dikelola secara efisien dan penuh kreatif (inovatif) serta diimbangi oleh kemampuan kepemimpinan yang tangguh. Manajemen koperasi memiliki tugas membangkit potensi dan motif yang tersedia yaitu dengan cara memahami kondisi objektif dari anggota sebagaimana layaknya manusia lainnya. Pihak manajemen dituntut untuk selalu berfikir selangkah lebih maju di dalam memberi manfaat banding pesaing, hanya dengan anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya.

BAB 2 PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI

Bab 2.

PENGERTIAN dan PRINSIP KOPERASI

PENGERTIAN KOPERASI

1.Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO ada 6 elemen yang dikandung dalam koperasi. Yaitu:

Koperasi, perkumpulan orang-orang

Penggabungab orang -orang berdasarkan kesukarelaan.

Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Koperasu berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.

Terdapat kontribusi yang adil

2.Definisi Chaniago (Arifinal Chaniago/1984)

Koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakab orang-orang atau badan hukum, yang mendirikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar.

3.Definisi Hatta

Memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.

4.Definisi Dooren

Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-oran, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum

5.Definisi  Munker

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urusiaga" secara perkumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong.

6.Definisi UU No.25/1992

Koperasi adalah badn usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prisip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekuargaan.

TUJUAN KOPERASI

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggot pada khususnya dan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

PRISIP-PRINSIP KOPERASI

- Prisip Munkner

- Prinsip Rochdale

- Prinsip Reiffeisen

- Prinsip Herman Schulze

- Prinsip ICA

- Prinsip Koperasi Indonesia

PRINSIP MUNKNER :

Keanggotaan bersifat sukarela

– Keanggotaan terbuka

– Pengembangan anggota

– Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

– Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis

– Koperasi sebagai kumpulan orang – orang

– Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi

– Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

– Perkumpulan dengan sukarela

– Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

– Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

– Pendidikan anggota

PRINSIP ROCHDALE

– Pengawasan secara demokratis

– Keanggotaan yang terbuka

– Bunga atas modal dibatasi

– Pembagian SHU kepada nggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota

– Penjualan sepenuhnya dengan tunai

– Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

– Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip – prinsip anggota

– Netral terhadap politik dan agama.

PRINSIP RAIFFEINSEN

– Swadaya

– Daerah kerja terbatas

– SHU untuk cadangan

– Tanggung jawab anggota tidak terbatas

– Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

– Usaha hanya kepada anggota

– Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

PRINSIP SCHULZE

– Swadaya

– Daerah kerja tak terbatas

– SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

– Tanggung jawab anggota terbatas

– Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

– Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

PRINSIP ICA

– Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat buat.

– Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

– Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

– SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

– Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

– Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat . baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

PRINSIP PRINSIP KOPERASI INDONESIA

Prinsip koperasi adalah suatu system ide ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam (ekonomi), kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

EKONOMI KOPERASI BAB 1

BAB 1

Ekonomi Koperasi

I. KONSEP KOPERASI

Konsep Koperasi dibagi 3,Yaitu :

A. KONSEP KOPERASI BARAT

B. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

C. KONSEP KOPERASI  NEGARA BERKEMBANG

A. KONSEP KOPERASI BARAT

      Konsep koperasi Negara barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang dengan sukarela yang mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama untuk mensejahterakan dan menciptakan keuntungan bagi anggota-anggotanya maupun perusahaan koperasi. Disini keinginan individu dapat dipuaskan dengan saling bekerjasama antar anggotanya, dengan saling membantu dan saling menguntungkan. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama. Hasil dari kerjasama tersebut berupa surplus akan dibagikan secara merata kepada setiap anggotanya dengan menggunakan metode yang telah disepakati sebelumnya. Hasil keuntungan yang belum didistribusikan kepada anggotanya akan dimasukan sebagai cadangan koperasi.

Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat :

1. Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan

2. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama

3. Hasil berupa  surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

4. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

Dampak Langsung Koperasi Terhadap Anggotanya :

1.   Promosi kegiatan ekonomi anggota

2. Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertical

Dampak Tidak Langsung Koperasi Terhadap Anggota :

1. Pengembangan Kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan

2. Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil

3. Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dg pemberian harga yang wajar antara produsen dg pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

B. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Konsep koperasi sosialis adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Dan menurut konsep ini koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistemsosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistemsosialis-komunis.

C. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Konsep koperasi Negara berkembang adalah konsep yagn menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri tersendiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Berbeda dengan konsep koperasi sosialis, pada konsep koperasi sosisalis disana tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari sifat kepemiikan pribadi menjadi kepemilikan kolektif, sedangkan konsep koperasi Negara berkembang tujuannya adalah meningkatakan kondisi sosial ekonomi .

II. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

A. Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan tujuan atas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup cara berpikir seseorang atau suatu golongan paham, teori, dan tujuan yang terpadu merupakan satu program sosial politik. Dapat dikatakan:”Paham yang menjiwai, membrikan arah untuk mencapai tujuan dari koperasi secara mendalam. Merupakan tuntunan berpikir, berpedoman bertindak dari paham koperasi untuk menuju tercapainya cita-cita koperasi.

Koperasi sebagai suatu system ekonomi mempunya kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada pasal 33UUD 1945, khususnya ayat 1 bahwa perekomonian disusun sebagi usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa membangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Aliran koperasi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari system perekomonian dari Negara yang bersangkutan.

Keterkaitannya adalah ideologi terkait dengan system perekomonian dan aliran koperasi system. Perekomonian menjiawai ideology, aliran koperasi menjiwai sisstem, begitupula aliran koperasi menjiwai ideologi.

Ideologi

Sistem Perekomonian Aliran Koperasi Liberalisme/KapitalismeSistem Ekonomi Bebas LiberalYardstick Komunisme / Sosialisme Sistem Ekonomi Sosialis, Sosialis Tidak termasuk Liberalisme dan Sosialisme Sistem Ekonomi CampuranPersemakmuran (Commonwealth)

B. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

1. Aliran Yardstick

• Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.

• Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi

• Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri

• Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

2. Aliran Sosialis

• Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

•  Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3. Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

• Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

• Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat

• Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

III. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

A. Sejarah Lahirnya Koperasi

• 1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit

•  1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

• 1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

• 1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze

• 1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional

B. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

•  1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

•  Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants

•  1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.

•  12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya

• 1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

• 1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin

•  1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta

• 1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

•   Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi

Bab 2. PENGERTIAN dan PRINSIP KOPERASI

Bab 2. PENGERTIAN dan PRINSIP KOPERASI

PENGERTIAN KOPERASI

1.   Definisi ILO (International Labour Organization)

Dalam definisi ILO ada 6 elemen yang dikandung dalam koperasi. Yaitu:

Koperasi, perkumpulan orang-orang

Penggabungab orang -orang berdasarkan kesukarelaan.

Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Koperasu berbentuk organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis.

Terdapat kontribusi yang adil

2.   Definisi Chaniago (Arifinal Chaniago/1984)

Koperasi sebagai perkumpulan yang beranggotakab orang-orang atau badan hukum, yang mendirikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar.

3.   Definisi Hatta

Memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong, semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat orang.

4.   Definisi Dooren

Koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-oran, akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum

5.   Definisi  Munker

Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urusiaga" secara perkumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong.

6.   Definisi UU No.25/1992

Koperasi adalah badn usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prisip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekuargaan.

TUJUAN KOPERASI

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3, tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggot pada khususnya dan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

PRISIP-PRINSIP KOPERASI

Prisip Munkner

Prinsip Rochdale

Prinsip Reiffeisen

Prinsip Herman Schulze

Prinsip ICA

Prinsip Koperasi Indonesia

PRINSIP MUNKNER

 Keanggotaan bersifat sukarela

– Keanggotaan terbuka

– Pengembangan anggota

– Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

– Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis

– Koperasi sebagai kumpulan orang – orang

– Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi

– Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi

– Perkumpulan dengan sukarela

– Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

– Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

– Pendidikan anggota

PRINSIP ROCHDALE

– Pengawasan secara demokratis

– Keanggotaan yang terbuka

– Bunga atas modal dibatasi

– Pembagian SHU kepada nggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota

– Penjualan sepenuhnya dengan tunai

– Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan

– Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip – prinsip anggota

– Netral terhadap politik dan agama.

PRINSIP RAIFFEINSEN

– Swadaya

– Daerah kerja terbatas

– SHU untuk cadangan

– Tanggung jawab anggota tidak terbatas

– Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

– Usaha hanya kepada anggota

– Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

PRINSIP SCHULZE

– Swadaya

– Daerah kerja tak terbatas

– SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

– Tanggung jawab anggota terbatas

– Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

– Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

PRINSIP ICA

– Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat buat.

– Kepemimpinan yang demokratis atas dasar satu orang satu suara

– Modal menerima bunga yang terbatas (bila ada)

– SHU dibagi 3 : cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

– Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

– Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat . baik ditingkat regional, nasional maupun internasional.

PRINSIP PRISIP KOPERASI INDONESIA

Prinsip koperasi adalah suatu system ide ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance (Federasi koperasi non-pemerintah internasional) adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam (ekonomi), kebebasan dan otonomi, serta pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi.

sumber;

http://rezasuryatman1111.wordpress.com/2012/01/05/bab-2-pengertian-dan-prinsip-prinsip-koperasi/

http://muhammad-dhiauddin.blogspot.com/2011/12/prinsip-prinsip-koperasi.html

ekonomi koperasi

BAB 1

I. KONSEP KOPERASI

A. KONSEP KOPERASI BARAT

B. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

C. KONSEP KOPERASI  NEGARA BERKEMBANG

A. KONSEP KOPERASI BARAT

            Konsep koperasi Negara barat adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi adalah organisasi atau kelompok swasta yang didirikan atau dibentuk oleh orang-orang dengan sukarela yang mempunyai tujuan dan latar belakang yang sama untuk mensejahterakan dan menciptakan keuntungan bagi anggota-anggotanya maupun perusahaan koperasi. Disini keinginan individu dapat dipuaskan dengan saling bekerjasama antar anggotanya, dengan saling membantu dan saling menguntungkan. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung resiko bersama. Hasil dari kerjasama tersebut berupa surplus akan dibagikan secara merata kepada setiap anggotanya dengan menggunakan metode yang telah disepakati sebelumnya. Hasil keuntungan yang belum didistribusikan kepada anggotanya akan dimasukan sebagai cadangan koperasi.

 

Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat :

1. Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dengan saling membantu dan saling menguntungkan

2. Setiap individu dengan tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama

3. Hasil berupa  surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

4. Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

Dampak Langsung Koperasi Terhadap Anggotanya :

1.  Promosi kegiatan ekonomi anggota

2. Pengembangan usaha perusahaan koperasi dalam hal investasi, formasi permodalan, pengembangan SDM, pengembangan keahlian untuk bertindak sebagai wirausahawan dan bekerjasama antar koperasi secara horizontal dan vertical

Dampak Tidak Langsung Koperasi Terhadap Anggota :

1. Pengembangan Kondisi sosial ekonomi sejumlah produsen skala kecil maupun pelanggan

2. Mengembangkan inovasi pada perusahaan skala kecil

3. Memberikan distribusi pendapatan yang lebih seimbang dg pemberian harga yang wajar antara produsen dg pelanggan, serta pemberian kesempatan yang sama pada koperasi dan perusahaan kecil.

B. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Konsep koperasi sosialis adalah konsep yang menjelaskan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah serta dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional. Dan menurut konsep ini koperasi tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan subsistem dari sistemsosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistemsosialis-komunis.

C. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Konsep koperasi Negara berkembang adalah konsep yagn menjelaskan bahwa koperasi sudah berkembang dari ciri tersendiri, yaitu campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Berbeda dengan konsep koperasi sosialis, pada konsep koperasi sosisalis disana tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari sifat kepemiikan pribadi menjadi kepemilikan kolektif, sedangkan konsep koperasi Negara berkembang tujuannya adalah meningkatakan kondisi sosial ekonomi .

II. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

A. Keterkaitan Ideologi, Sistem Perekonomian dan Aliran Koperasi

Ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan tujuan atas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup cara berpikir seseorang atau suatu golongan paham, teori, dan tujuan yang terpadu merupakan satu program sosial politik. Dapat dikatakan:”Paham yang menjiwai, membrikan arah untuk mencapai tujuan dari koperasi secara mendalam. Merupakan tuntunan berpikir, berpedoman bertindak dari paham koperasi untuk menuju tercapainya cita-cita koperasi.

Koperasi sebagai suatu system ekonomi mempunya kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada pasal 33UUD 1945, khususnya ayat 1 bahwa perekomonian disusun sebagi usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa membangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Aliran koperasi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari system perekomonian dari Negara yang bersangkutan.

Keterkaitannya adalah ideologi terkait dengan system perekomonian dan aliran koperasi system. Perekomonian menjiawai ideology, aliran koperasi menjiwai sisstem, begitupula aliran koperasi menjiwai ideologi.

Ideologi

Sistem Perekomonia Aliran Koperasi Liberalisme/KapitalismeSistem Ekonomi Bebas LiberalYardstick Komunisme / SosialismeSistem Ekonomi SosialisSosialis Tidak termasuk Liberalisme dan SosialismeSistem Ekonomi CampuranPersemakmuran (Commonwealth)

B. Latar Belakang Timbulnya Aliran Koperasi

           

 1. Aliran Yardstick

•       Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut perekonomian Liberal.

•         Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi

•         Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan anggota koperasi sendiri

•         Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, Belanda dll.

2. Aliran Sosialis

•         Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi.

•         Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3. Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

•         Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

•         Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat

•         Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

III. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

A. Sejarah Lahirnya Koperasi

•         1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit

•         1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

•         1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

•         1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze

•         1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional

B. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

•         1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang.

•         Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants

•         1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.

•         12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya

•         1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

•         1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin

•         1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta

•         1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

•         Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi